makalah perekonomian indonesia "perencanaan pembangunan ekonomi"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pengertian perencanaan sangat komplek apalagi disertai dengan istilah pembangunan. Sampai sekarang belum ada definisa perencanaan yang memuaskan untuk semua pihak. Karena masing-masing ahli tentang perencanaan medefinisikan menurut pengartiannya masing-masing. Hal ini seperti cerita tentang tiga orang buta yang menyimpulkan bentuk gajah seperti bentuk-bentuk bagian yang baru saja dipegangnya.

Y. Dior dalam bukunya “Tha Planning Prosess” mengatakan bahwa “perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan dating diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu”. Dengan definisi tersebut berarti perencanaan mempunyai unsure sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan hari depan;

2. Menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis; dan

3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan sering disusun karena situasi tertentu memecahkan suatu masalah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Nehru mendefinisikan perencanaan secara sederhana dan pragmatis, yaitu “Planning is the exercise of intellegece to deal with facts and situations as they are and finds way to solve problems”.

Perencanaan merupakan suatu proyeksi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan dating. Oleh karena itu yang membuat rencana perlu menghitung. Membuat asumsi-asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai, disamping itu juga perlu ada lembaga yang mampu mengkoordinasikan semua kegiatan yang direncanakan tersebut.

Tujuan akhir perencanaan adalah perbaikan kesejahteraan social ekonomi masyarakat. Memang ada beberapa pakar yang menganggap bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak harus selalu melalui perencanaan. Adam smith. Misalnya memakai semboyan “Laissez Faire, Laissez Passez, et le monde va de lui me me”. (Biarkan melakukan, biarkan lewat dan dunia akan berjalan sendiri). Bahasa terangnya adalah biarkan bebas dan pemerintah jangan ikut campur dalam perekonomian.Adam smith percaya percaya bahwa tanpa campur tangan pemerintah, semua akan mencapai keseimbangan. Adam smith percaya dengan adanya “ invisible hand “ yang akan mengatur sendiri bentuk perekonomian dalam masyarkat.

Teori ini barangkali benar pada zamannya ketika pengaruh dari luar belum banyak yang masuk. Tetapi teori ini tidak akan bisa bertahan, terutama sejak terjadinya “great depression” sekitar tahun 1929 yang mengakibatkan kelesuan perekonomian dan pengangguran melanda dunia. Kemudian muncul J.M Keynes yang menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk menanggulangi situasi tidak menguntungkan tersebut. Pemerintah harus melakukan investasi (autonomous investment) untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sejak waktu ini, terutama setelah berakhirnya perang dunia ke II. Banyak Negara miskin yang percaya bahwa pengaruh pemerintah dalam mengendalian perekonomian adalah penting setelah The General Theory-nya Keynes, banyak pemikiran tentang model-model ekonomi yang menggunakan linier programming analysis input output, game theory, dan sebagainya yang sangat berperan dalam pengembangan teori perencanaan selnjutnya. Perkembangan teori ekonomi makro yang semakin pesat, namun pada waktu itu dunia masih bergelut dengan hancurnya perekonomian akibat perang Dunia II. Keadaan waktu ini terjadi pula di Indonesia waktu itu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tatun 1945 hingga sampai saat ini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas poliitik dan keamanan. Artinya fakto-faktor social politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, serta pembiayaan yang memadai, merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan suatu usaha.

Beberapa ahli mengakui bahwa menyusun perencanaan adalah suatu pekerjaan besar dan rumit, sedangkan pihak lain menganggap bahwa menyusun hanyalah hisapan jempol saja. Namun demikain banya diantara para ahli yang menganggap bahwa dalam perencanaan, suatu kegiatan akan dilaksanakan lebih baik tanpa perencanaan sama sekali.

B. Plan Mengatur Ekonomi Indonesia (1947)

Penetapan Presiden (Penpres) No. 3/1947, tertanggal 12 April 1947, memutuskan untuk membentuk panitia ahli yang diberi nama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Panitia ini diketuai oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan A.K. Gani, Muhammad Roem. Syafroeddin Prawironegoro masing-masing sebagai wakil ketua. Dilengkapi Sekretariat Panitia Pemikir yang beranggotakan Dr. Soemitro Djojodahikusumo. Dr.Ong Eng Die, Dr. Ir. Samsoedin. Ir. Kasan Moetalib, Dr. Alfian Yoesoef Helmi dan seorang ahli Statistik.

Program yang direncanakan dalam Plan Mengatur Ekonomi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang merata melalui:

1. mengitensifkan usaha produksi;

2. memajukan perdagangan internasional:

3. meningkatkan standar hidup masyrakat:

4. meningkatkan kecerdasan bangsa.

C. Rencana Kasimo (1948-1950)

Pada kabinet Amir Sjarifoeddin, Menteri Muda Kemakmuran, I. J. Kasimo menyusun rencana pertama yang berdimensi waktu, yaitu rencana produksi jangka menengah (3 tahun) dari tahun 1948 – 1950. Konsep perencanaan yang sangat sederhana ini bertujuan untuk menanggulagi keadaan darurat waktu itu, mengingat perang masih terus berkecamuk.

Masalah yang sangat mendesak dan perlu segera ditanggulagi adalah penyediaan pangan. Semua pikiran rencana kasimo ditujukan untuk memecahkan bagai mana Indonesia dapat memecahkan bagainama Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Menurut rencana kasimo, swasembada dilakukan baik melalui usaha intensifikasidengan menggunakan. Bibit unggul, maupun usaha ekstensifikasi di daerah-daerah yang masih banyak terdapat “lahan tidur”. Kasimo, misalnya, menyarankan agar tanah-tanah kosong disumaterah utara (dahulu sumatera timur) ditanami dan menggalakkan indntifakasi di jawa dengan menanam bibit unggul.

D. Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil (1951-1952)

“Rencana urgensi untuk perkembangan industri dan industri kecil” dicanangkan. Oleh Sumotro Djojohadikusumo antara tahun 1951 sampai dengan tahun 1952. Rencana ini didasarkan atas pemikiran bahwa industrialisasi dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan umum untuk menambah kekuatan ekonomi nasional yang sehat. Dalam rangkaian rencana ini industri-industri besar diharapkan dapat menciptakan extemmal economies, sehingga dapat menjadi sector strategi bagi perkembangan sector-sektor lainnya.

Konsep dasar rencana ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan memperkuat balai-balai penelitian dan pendidikan untuk mempercepat perkembangan industri;

2. Menambah pinjaman kepada perusahaan kerajinan rumah tangga dan industri kecil untuk memperkuat kedudukan ekononi mereka dan memungkinkan meningkatkan mekanisme perusahaan;

3. Mendirikan induk-induk perusahaan dengan bantuan langsung dari pemerintah pada pusat-pusat industri di daerah agrarian. Tujuan nya untuk membimbing perusahaan-perusahaan kecil, perseorangan, baik dalam proses produksi maupun pembelian barang mentah, dan penjualan barang jadi;

4. Mendirikan perusahaan-perusahaan industri besar pada sector-sektor yang dipandang penting dengan biaya pemerintah dan swasta.

Hasil-hasil dari “Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil: sebagian masih ada sampai sekarang. Dan bahkan beberapa induk perusahaan masih berfungsi sebagai pendorong perkembangan industri kecil disekitarnya, misalnya:

1. Induk pengerjaan kayu di Klender;

2. Induk pengerjaan kramik di Pleret (Purwakarta), mayong (Kudus) dan Malang;

3. Induk pengerjaan tekstil di Majalaya;

4. Induk pengerjaan besi di Cisaat (Sukabumi). Ciwidey (Bandung); Batur (Cepu), Bareng (Kudus), dan Madiun;

5. Induk penyamakan dan pengerjaan kulit di Pamekasan, Magelang dan Magetan;

6. Induk pengerjaan paying di juwiring (Solo) dan Sidoarjo (Jatim);

7. Induk pengecoran batu di Batur (Cepu), pengecoran kuningan di Pasuruan dan di sukaraja, pengecoran perak di Kotagede (Yogyakarta).

E. Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960)

Dengan pertimbangan pengalaman dan kegagalan pelaksanaan perencanaan dimasa sebelumnya, maka kebutuhan badan khusus yang berkewajiban menyusun perencanaan social ekonnomi di Indonesia. Dengan peraturan pemerintah no 2 tahun 1952 dibentuk Dewan Perancang Negara. Dalam melaksanakan tugas., Biro Perancang Neraga dalam periodde Perdana Menteri Juanda berhasil mencanangkan dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah pertama yang disebut rencana pemangunan 5 tahun (RPLT) 1956-1960.

Walaupun rancana Undang-Undang RPLT (1956-1960) disetujui DPR pada tanggal 1 Nopember 1958, namun dalam perjalanannya mengalami berbagai perubahan. Perubahan-perubahan tersebut berkisar pada sumber-sumber pembiayaan. Situasi selama periode ini memang masih kurang stabil. Disebabkan beberapa hal:

1. Sengketa Irian Barat yang memerlukan biaya tidak sedikit;

2. Perkiraan biaya RPLT yang didasarkan tahun-tahun sebelumnya dianggap “normal” akibat Korean Boom ternyata meleset,

3. Data statistic yang kurang akurat,

4. Jangka wakktu rancana yang cukup panjang (5 tahun) mengakibatkan perkiraan-perkiraan sering salah atau menyimpang dari rencana.

F. garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961-1969)

1. Dewan perancang Nasional (Depernas)

Dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, semakin disadari perlunya diadakan semacam lembaga yang mengatur perencanaan pembangunan untuk kepentingan masa depan bangsa. Dengan Undang-undang no 80 tahun 1958 dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh peraturann pemerintah (PP) no 1 tahun 1959.

2. Rencana pembangunan semesta berencana tahap pertama (1961-1969)

Pembangunan semesta barencana adalah rencana jangka menengah terpanjang dalam sejarah perencanaaan pembangunan di Indonesia. Tujuan pembangunan semesta berencana adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (waktu itu disebut masyarakat sosialis ala Indonesia). Karena itu sebagai penganti dewan perancang nasional dibentuk Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) yang kita kenal sampai selarang, melalui penetapan pemerintah RI nomor 12 tahun 1963.

G. Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP I) dan Kedua (PJP II)

Berbagai kegagalan dalam perencanaan serta kebijakan-kebijakan pembangunan, mengakibatkan hancurnya perekonomian Indonesia, dan menjadi penyebab turun nya pemerintah Orde Lama, dan digantikan pemerintahan Orde Baru. Tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah usaha rehabilitasi dan stabilitasi Perekonomian Indonesia, dengan mengambil berbagai tindakan antara lain: penyedaerhanaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah; meningkatkan penerimaan pajak; penghematan pengeluaran pemerintah; penyehatan perkreditan; penangguhan utang-utang luar negeri; mengusahakan kredit-kredit luar negeri; mengusahakan devisa pemerintah secara rasional; meningkatkan ekspor; memperbaiki system impor dan meningkatkan penerimaan Negara dari bea masuk impor; membenahi bidang harga; tariff dan subsidi di badang moneter.

Usaha-usaha rehabilitasi dan stbilitasi ekonomi (1961-1968) menampakkan hasil terutama dalam pengendalian laju inflasi. Situasi yang kondusif ini mendorong dirintisnya perencanaan-perencanaan koordinasi dan teratur. Sejak itu dimulai Penyusunan Repelita 1 (1969-1970-1974/1975 sampai dengan Repelita V (1989/90-1994-1995), yang disebut juga sebagai Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP I), dan Repelita VI (1994/95-1999/2000) sampai dengan Repelita X (2019/20-2023/24) yang disebut pembangunan jangka kedua (PJP II).

Faktor-faktor yang memungkinkan keberhasilan perencanaan pada masa Orde Baru ini adalah:

1. Kestabilan politik dalam negeri yang mendukung;

2. Kestabilan keamanan;

3. Perencanaan disusun oleh orang-orang yang ahli dibidangnya;

4. Perencanaan yang realistis, yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan dana;

5. Koordinasi yang baik antara perencanaan pusat dan daerah;

6. Perencanaan disusun tidak hanya dari atas ke bawah (top down). Tetapi dari bawah ke atas (bottom up);

7. Perencanaan diikuti dengan system pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus;

8. Perencanaaan yang transfaran dan dapat di terima oleh masyarakat.

H. Program Perencanaan Nasional (PROPENAS)

Krisis ekonomi dan moneter, serta kegiatan ekonomi yang dipelopori Mahasiswa, ditandai dengan tumbangnya rezim Orde baru yang otoriter, mendorong terjadinya kemajuan dibidang politik, penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat dengan mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan politik, dengan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998; Penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dengan banyak partai. Dan Sidang Umum MPR 1999 yang menyusun GBHN 1999-2004, serta melahirkan pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Pemerintahan baru ini menyusun Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) berdasarkan GBHN tersebut 12 Misi, dan 3 diantaranya prioritas dibidang ekonomi. Yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama bagi pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumber daya alam dan sumber manusia yang produktif, mmandiri, maju, berdaya pesaing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

2. Perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah persatuan RI;

3. Perwujutan kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

BAB III

PENUTUP

Pelajaran penting pada masa krisis ekonomi adalah pentingnya mengintregasikan nilai keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara berkeadilan. Oleh karena itu, pada masa reformaasi ini harus bersungguh-sungguh dalam merubah paradigma pembnagunan ekonomi yang bertumpu pada pemerataan. Hal ini sejalan dengan GBHN 1999-2004 yang telah mengamanatkan bahwa perekonomian dibangun berlandaskan system ekonomi kerakyatan, dimana kekuatan ekonomi rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembanguna ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito, 2000, Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alteernatif solusi menuju pemulihan, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Anoraga, Pandji, 1994, BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi, Jakarta: Pustaka Jaya

Badan Pusat Statistik (2002), Buletin Statistik Indonesia “ Indikator Ekonomi”, Edisi juli 2002